Pemerintah Berikan Insentif Kepada Wajib Pajak

Pemerintah Berikan Insentif Kepada Wajib Pajak

169
SHARE

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak melalui paket kebijakan ekonomi VII yang dirilis, Jumat (4/12). Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, kali ini insentif yang diberikan adalah pemotongan pajak penghasilan (PPh) 21.

Pada 22 Oktober lalu, melalui paket kebijakan V, pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi revaluasi aset bagi BUMN ataupun perusahaan swasta. Selama ini, perusahaan tidak mau merevaluasi aset karena pajaknya tinggi.

Darmin yang mengumumkan paket ini bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPB Ferry Mursidan Baldan, dan Wakil Kepala BKPM Azhar Lubis mengatakan, pemotongan PPh 21 berlaku untuk karyawan perusahaan padat karya.

Jangka waktu pemotongan PPh 21 tersebut, menurut Darmin, berlangsung selama dua tahun. Namun, lanjut dia, ini akan dievaluasi bila dianggap perlu diperpanjang melalui penerbitan peraturan pemerintah

`’Wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini,” kata Darmin saat mengumumkan paket kebijakan VII di Kantor Presiden, Jumat (4/12).

Menurut dia, persyaratan mengajukan keringanan PPh 21 ini adalah perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 5.000 orang, dengan menyampaikan daftar pegawai yang akan diberi keringanan.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY